JAKARTA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Papua Pegunungan melaksanakan program pembangunan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Mendagri usai pertemuan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan para bupati se-Papua Pegunungan.
“Mereka menginginkan agar program perumahan, khusus bagi warga di sana dan kepala suku, itu dilaksanakan oleh mereka. Mereka minta diberikan kepercayaan,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, Kemendagri bersama kementerian terkait membahas mekanisme agar pelaksanaan tetap sesuai aturan dan program tuntas. “Kita mencarikan jalan agar prosesnya sesuai aturan, termasuk meyakinkan bahwa program betul-betul bisa terlaksana dan tuntas dengan baik,” jelasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Mendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Sudarto yang membuka ruang bagi Pemda turut melaksanakan pembangunan.
“Bapak Mendagri sebagai pembina kepala daerah sangat bijak supaya daerah-daerah juga bisa bergerak dan diberikan kepercayaan membangun di daerah,” kata Maruarar.
Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni skema pembangunan rumah khusus di Papua Pegunungan, penerapan kebijakan hunian berimbang, serta skema KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung.
Salah satu yang dikonsultasikan adalah skema tugas perbantuan kepada Pemprov Papua Pegunungan untuk pembangunan 2.200 unit rumah khusus, terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk kepala suku.
“Pemda Papua Pegunungan pada prinsipnya menginginkan program perumahan ini dilaksanakan oleh mereka. Kita ingin beri kepercayaan, tetapi tetap harus sesuai peraturan,” ujar Tito.
Selain rumah khusus, dibahas pula kebijakan hunian berimbang. Kementerian PKP tengah melakukan kajian dan penyempurnaan regulasi agar penerapannya lebih jelas dan berkeadilan.
“Kami berterima kasih kepada Kepala BPKP dan Mendagri atas dukungan. Untuk hunian berimbang, kami sedang kaji dan akan lengkapi regulasi agar berjalan baik dan berikan keadilan,” kata Maruarar.
Pertemuan itu juga membahas skema KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
