JAKARTA | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Empat titik yang diusulkan berlokasi di Kabupaten Jayawijaya sebanyak dua titik, Kabupaten Yahukimo satu titik, dan Kabupaten Yalimo satu titik.
“(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga perlu pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol saat menyerahkan proposal kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dan perwakilan Sekretariat Tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ones menjelaskan, empat lahan yang diajukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi. Di atas lahan tersebut saat ini sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air bersih, dan jaringan listrik sudah memadai. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota sehingga relatif aman dan nyaman.
Terkait kelengkapan sertifikat lahan, Ones memastikan akan dirampungkan dalam waktu satu bulan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Wamensos Agus Jabo meminta Pemprov segera melengkapi persyaratan administratif, terutama sertifikat lahan.
Menurutnya, Kemensos pada prinsipnya mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, seluruh persyaratan harus terpenuhi terlebih dahulu, mulai dari akses jalan yang memadai, lahan datar, hingga ketersediaan listrik dan air. Setelah itu, tahapan survei kelayakan lokasi akan segera dilakukan.
“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov, langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada Sekolah-sekolah Rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” tegas Agus Jabo.
Ia juga menyarankan agar lahan yang di atasnya sudah terdapat bangunan sekolah dikeluarkan dari sertifikat induk yang akan dibuat, agar proses pembersihan lahan dan administrasi ke depan lebih mudah.
Perwakilan Sekretariat Tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengapresiasi optimisme Pemprov Papua Pegunungan yang mengajukan empat titik sekaligus. Namun ia mengingatkan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap.
Selain usulan Sekolah Rakyat, dalam pertemuan tersebut Wagub Ones Pahabol juga menyampaikan kondisi warga Papua Pegunungan yang kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan. Ia meminta bantuan pengadaan sumur bor di delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Permintaan tersebut disanggupi Wamensos. Agus Jabo langsung meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk melakukan asesmen di lapangan. “Nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB,” ujar Masryani.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
