MERAUKE | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Selain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pengendalian diperkuat dengan teknologi drone dan sistem pemantauan digital real-time.
Komitmen itu ditunjukkan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat meninjau pelaksanaan OMC di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu (31/10/2026).
Berdasarkan pemantauan tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Merauke seperti Okaba teridentifikasi muncul titik api. Konsentrasi tertinggi berada di wilayah konsesi salah satu perkebunan kelapa sawit swasta.
“Wilayah-wilayah seperti Okaba memang memiliki titik api. Namun dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” ungkap Kristomei.
Ia menegaskan, BNPB kini memiliki sistem yang dapat melihat langsung posisi titik api, termasuk status kepemilikan lahan. Data tersebut langsung diteruskan ke TNI-Polri dan petugas pemadam untuk verifikasi cepat sebelum api membesar.
“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” tegasnya.
OMC untuk penanganan darurat karhutla di Papua Selatan dijadwalkan berlangsung 22 Oktober hingga 5 November 2026 dengan pesawat Cessna Caravan C208B registrasi PK-SCG. Hingga Jumat (30/10), telah dilaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total bahan semai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 13.000 kilogram.
Berdasarkan analisis data geospasial citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Kabupaten Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan sendiri berada di peringkat ke-8 dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas, namun peringkat ke-2 untuk luas kebakaran per 30 Oktober 2026.
Perhatian khusus tertuju pada klaster Jago Merah-Tanah Miring yang mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam per 29 Oktober, sekitar 250 hektare atau hampir separuhnya berada di klaster tersebut. Klaster ini menyumbang 36 persen titik panas provinsi.
“Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke. Karena itu penguatan penanganan di Kabupaten Merauke menjadi sangat penting,” ujar Kristomei.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menjelaskan karhutla dipicu kombinasi faktor alam dan manusia. Kemarau panjang akibat El Nino membuat savana mengering dan mudah terbakar.
Di sisi lain, praktik pembukaan lahan pertanian dan area berburu dengan cara dibakar, serta kelalaian seperti membuang puntung rokok, masih ditemukan.
“Selain cuaca, beberapa faktor karhutla di Merauke memang ada indikasi disengaja karena pembukaan lahan,” jelas Yoseph.
Kepala BNPB meminta pengawasan aktivitas pembukaan lahan diperketat dan edukasi masyarakat diperluas dengan melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan gereja. Hal ini penting karena asap karhutla telah menyebabkan warga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sebagai dukungan, BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan pemadaman senilai Rp177 juta untuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Merauke, berupa 2 unit pompa Robin 3 inci, 10 unit jet shooter backpack, 20 rol selang, nozzle, 30 pasang sepatu bot, dan 30 masker 3M.
BMKG mengingatkan, upaya pengendalian karhutla belum bisa dikendurkan meski potensi musim hujan mulai muncul.
Kepala BMKG menjelaskan, OMC harus memperhatikan takaran hujan yang tepat agar tidak memicu bencana hidrometeorologi lain seperti banjir.
“Air tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Seperti yang terjadi di Sumatra beberapa waktu lalu, curah hujan pernah lebih dari 100 milimeter dan dapat menyebabkan banjir,” jelasnya.
Berdasarkan pemantauan hingga 20 Oktober 2026, tercatat 329 titik mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori panjang, 391 titik sangat panjang, dan 1.707 titik ekstrem panjang.
Untuk Papua Selatan, awal musim hujan 2026/2027 diprediksi bertahap, wilayah utara akhir November, tengah dan selatan pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Untuk periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari 80 kecamatan di Papua Selatan berstatus waspada banjir dan longsor.
Kristomei meminta BPBD segera menginventarisasi kebutuhan peralatan untuk dua fase sekaligus.
“Memasuki November, selain fokus karhutla, kita juga harus mewaspadai banjir. Jangan sampai ketika hujan deras datang, kita belum siap karena seluruh sumber daya masih terfokus pada kebakaran. Lahan yang baru terbakar kehilangan vegetasi sehingga lebih rentan limpasan air,” tegasnya.
BMKG akan terus menyuplai peta potensi titik api baru dan prakiraan hujan lebat 3-10 hari ke depan hingga tingkat kecamatan untuk mendukung antisipasi.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
