WAMENA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan memastikan bahwa pembangunan Jembatan Wollo, Kabupaten Jayawijaya telah selesai 100 persen dan sudah dapat digunakan. Seluruh proses pengerjaan jembatan ini sesuai spesifikasi teknis dan prosedur.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul W Panggabean,S.T.,M.Sc menginteraksi pernyataan Anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan Fraksi Partai Demokrat, Fransina Daby yang menyoroti pembangunan jembatan Wollo.
“Untuk pekerjaan jembatan telah selesai 100 persen sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada RAB dan shop drawing pekerjaan yg di tenderkan. Jembatan Wolo sudah fungsional karena sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ,”tegas Panggabean kepada pers, Senin (02/11/2026).
Ia juga meluruskan pernyataan anggota dewan tentang alokasi anggaran pembangunan jembatan Wollo. Proyek Jembatan Wolo dikerjakan dengan oleh CV. Runi Jaya dengan Nomor Kontrak: 600/179/APBD/LSK/PUPR/2025 tertanggal 23 Juli 2025, nilai kontraknya sebesar Rp10,3 miliar dibiayai dari APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
“Pernyataan bahwa nilai proyek jembatan Wolo Rp39 milliar adalah dissinformasi, isu tidak benar. Informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menjadi pembohongan publik,”tegas Panggabean mengingatkan semua pihak termasuk para wakil rakyat agar mengeluarkan keterangan berdasarkan fakta dan data yang jelas.
Agar informasi akurat, Panggabean meminta supaya semua pihak dapat mengecek dan menyandingkan data terkait kegiatan/proyek di Papua Pegunungan dengan mengakses langsung informasi pelelangan kegiatan melalui portal resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga mendapatkan informasi yang presisi.
Ia juga meluruskan keterangan yang mempertanyakan kelayakan fungsi jembatan. Panggabean membantah tudingan bahwa jembatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurutnya, peninjauan dan pemeriksaan lapangan oleh BPK dan inspektorat provinsi dan telah dilakukan secara langsung bersama jajaran anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan.
Dinas PUPR menyayangkan adanya dugaan hasutan di tengah masyarakat yang membuat fungsional jembatan terhambat, padahal jembatan baru ini sangat urgen untuk menggantikan jembatan lama di sampingnya yang kondisinya sudah kritis dan nyaris roboh.
Kendaraan operasional Dinas PU bahkan telah beberapa kali melintasi jembatan tersebut dengan aman, didukung oleh dokumentasi lapangan yang lengkap.
Dinas PUPR juga mengonfirmasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit komprehensif atas permintaan DPR. Hasil audit menyimpulkan tidak ada temuan masalah ataupun tuntutan pengembalian kerugian negara, dan proyek jembatan Wollo dinyatakan selesai 100 persen sesuai spesifikasi.
Lebih lanjut, Panggabean juga mengklarifikasi isu mengenai ketidakhadirannya dalam empat kali undangan rapat kerja bersama Komisi IV DPR. Ketidakhadiran tersebut dikarenakan adanya tugas kedinasan yang mendesak, termasuk pengawalan proyek strategis nasional dan daerah seperti pembangunan KPP Provinsi Papua Pegunungan (Kantor Gubernur, Kantor MRP, Kantor DPRP) serta program cetak sawah.
Selama masa dinas luar tersebut, Kepala Dinas PU telah menunjuk Sekretaris Dinas PU sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas untuk menghadiri undangan DPR. Namun, pihak Komisi IV DPR menolak dan tetap meminta pertemuan tatap muka secara langsung dengan Kepala Dinas. Pihak dinas berharap hal ini tidak lagi menjadi polemik karena penunjukan Plh memiliki legalitas yang sama.
Menutup klarifikasinya, Dinas PUPR memastikan seluruh kegiatan (proyek) fisik pada APBDP di instasi tersebut tahun ini menyisakan waktu satu bulan ini telah masuk dalam proses tender. Pihak dinas berkomitmen menyelesaikan penandatanganan kontrak baru setelah penetapan agar seluruh target pembangunan infrastruktur dapat rampung tepat waktu di akhir tahun anggaran ini.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
