JAKARTA | Selain undang-undang yang menjamin istri dan anak Gubernur Enembe, Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe untuk menolak sebagai saksi dalam dugaan kasus gratifikasi Rp1 milliar.
Sesuai adat, keduanya juga tidak dilarang meninggalkan Papua karena Gubernur Enembe sedang sakit dan harus tetap berada di Jayapura, Papua.
Anggota Tim Hukum Dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) lainnya, Drs. Aloysius Renwarin,S.H.,M.H mengatakan berdasarkan keputusan keluarga besar dan masyarakat Adat Papua, dimana Keluarga Lukas Enembe termasuk Kepala Suku terbesar di Papua, yaitu Suku Lanny, yang telah melarang Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, untuk pergi ke Jakarta, dan harus menemai Gubernur Lukas Enembe yang sedang sakit serta tidak dapat meninggalkan tanah Papua.
“Karena mereka berdua itu merupakan satu kesatuan dengan Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ada kearifan lokal di tanah Papua, yang harus diperhatikan penyidik KPK untuk memanggil Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, sebagai saksi ke Jakarta. Ini sudah merupakan keputusan masyarakat Adat Papua,” ujar Aloysius Renwarin, Senin (10/10/2022).
Dijelaskannya, berdasarkan adat budaya di Papua, jika terjadi peperangan, maka yang tidak boleh disentuh adalah anak, perempuan (istri), orang tua dan orang yang sedang sakit.
“Jadi secara adat di Papua, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada, terhadap istri dan anaknya, tidak dapat diganggu, dengan adanya pemanggilan KPK, dan dipisahkan dari Pak Lukas Enembe. Apalagi saat ini, Gubernur Papua sedang sakit dan secara budaya harus dihargai. Terhadap Gubernur Papua sendiri harus diberikan akses untuk pemulihan kesehatan termasuk dibuka kembali rekening yang diblokir, supaya bisa dipakai untuk membiyai pengobatannya,” tukas Aloysius.
Atas dasar alasan-alasan itulah, kedua saksi menyatakan menolak/mengundurkan diri menjadi saksi karena Undang-Undang, dalam perkara dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Selain itu, Aloysius juga menjelaskan, bahwa Lukas Enembe telah ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Suku Besar Papua pada tanggal 08/10/2022 oleh Dewan Adat Papua (DAP) lewat sidang resmi yang dihadiri Ketua Dewan Adat Papua dari tujuh wilayah adat yaitu (1) wilayah adat Bomberay; (2) Wilayah adat Domberay; (3) Wilayah adat Mepago; (4) Wilayah Adat Lapago; (5) Wilayah Adat Saireri; (6) Wilayah Adat Tabi; dan (7) Wilayah Adat Animha.
Dengan pengangkatan sebagai kepala Suku Besar ini segala masalah yang berhubungan dengan Lukas Enembe harus diselesaikan dengan hukum adat dan dilakukan di para Adat disaksikan oleh dewan Adat Papua dan masyarakat Papua tegas Aloysius.
Menurut Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., dalam pertemuan dengan Para Pimpinan Gereja (Dewan Sinode Gereja se-Papua) di kediaman pribadi Gubernur Papua, beberapa waktu lalu, pihaknya melihat kondisi Lukas Enembe, masih dalam keadaan sakit.
“Berbicara masih sulit terbata-bata, air liur masih keluar dari mulut, tangan gemetar dan duduk atau berdiri terlalu lama tidak kuat. Hal itu terjadi karena beliau pernah mengalami stroke empat kali, operasi ginjal dan operasi jantung. Selama ini melakukan pengobatan di Rumah Sakit Singapura dan setiap enam bulan harus melakukan kontrol ke rumah sakit tersebut. Itu sebabnya, beliau menyampaikan permohonan kiranya ada akses agar dokter dari Singapura bisa masuk ke Papua atau beliau ke Singapura untuk melanjutkan pengobatan oleh dokter di rumah sakit tersebut,” ujar Aloysius.
Pihaknya sendiri meragukan kliennya (Lukas Enembe) dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan KPK. “Karena stroke itu menyerang pusat otak klien kami. Bagaimana bisa berpikir jernih, kalau pusat otaknya, yang diserang? Apalagi ini, sudah empat kali terkena stroke,” ujar Aloysius.
Bila KPK tetap memaksakan, untuk memeriksa kliennya dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan, pihaknya khawatir persidangan tidak akan berjalan mulus.
“Karena terdakwa yang dinyatakan sakit permanen akan dianggap tidak layak, untuk disidangkan atau unfit to stand trial. Majelis hakim akan mengeluarkan penetapan untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada penuntut umum,” ujar Aloysius.
Kejadian ini, pernah terjadi pada perkara mantan Presiden RI (alm) Soeharto. Saat itu, penuntut umum tidak pernah bisa menghadirkan mantan Presiden RI tersebut, ke persidangan, sehingga majelis hakim mengeluarkan sebuah penetapan, yang menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana Soeharto tak dapat diterima, membebaskan Soeharto dari tahanan kota, mengembalikan berkas perkara ke Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan, dan mencoret perkara pidananya.
Dengan kondisi Gubernur Papua, yang masih sakit, pihaknya berharap KPK tidak ‘ngotot’ untuk melakukan pemeriksaan kliennya dengan segera. Karena pada dasarnya, KPK memiliki waktu penyidikan yang cukup. “Jadi untuk apa, memaksakan orang yang sedang sakit, untuk segera diperiksa?,” ujarnya.
Dijelaskannya, Gubernur Papua sendiri berniat menjelaskan persoalan yang dituduhkan kepadanya dihadapan KPK, hanya kondisinya masih sakit. “Kondisi itulah yang membuat keluarga dan masyarakat berjaga dan tidak mengizinkannya keluar rumah,” tukas Aloysius.
Ditambahkannya, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua sempat mengatakan, bahwa ada keluarga yang menjaga di depan kediamannya dan mereka siap mati. “Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Papua menyampaikan hanya tokoh gereja yang bisa mencegah hal itu dan menjaga Papua tetap aman supaya tidak terjadi konflik apalagi penumpahan darah,” kata Aloysius.
Selain menderita sakit kronis, kondisi keluarga Lukas Enembe semakin diperparah, karena rekening atas nama isteri dan anaknya telah diblokir KPK. “Akibatnya, anaknya yang sedang studi di Singapura tidak bisa melanjutkan Pendidikan, dan sudah berada ada di Papua,” tukas Aloysius.
Ditambahkannya, Yulice istri Lukas Enembe juga menyampaikan bahwa selama empat bulan tidak lagi menerima haknya yakni gaji dari Pemerintah, padahal statusnya masih Gubernur Papua.
Lukas Enembe juga menyampaikan sikap herannya, atas penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi, yang dituduhkan KPK terhadap dirinya.
“Karena dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya, selama delapan kali, mendapatkan hasil audit dari BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut klien kami, penetapan tersangka dugaan gratifikasi dan korupsi atas dirinya, sangat tidak masuk akal,” ujar Aloysius.
Dalam pertemuan dengan 32 orang dari Pimpinan Dewan Gereja Papua (DGP), Pimpinan dan Pengurus PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) serta Ketua dan Pengurus API (Asosiasi Pendeta Indonesia) Provinsi dan Kota Jayapura, para pimpinan gereja tersebut mendoakan kesembuhan Gubernur Papua.
Usai bertemu dengan Gubernur Lukas Enembe, para pimpinan gereja di Papua mengadakan rapat di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, dimana hasil kesimpulan rapatnya, dijabarkan menjadi pernyataan bersama. Dimana isi pernyataan bersama tersebut, diantaranya :
Pertama, Pimpinan gereja menegaskan bahwa siapapun yang ada di tanah Papua harus tahu adat budaya, menghormati gereja dan hamba Tuhan. Terkait budaya di Papua, jika terjadi peperangan, maka yang tidak boleh disentuh adalah anak, perempuan, orang tua dan orang yang sedang sakit.
Gubernur Papua sedang sakit dan secara budaya harus dihargai. Gubernur Papua harus diberikan akses untuk pemulihan kesehatan termasuk dibuka kembali rekening yang diblokir supaya dipakai untuk membiayai pengobatannya.
Kedua, Rapat membahas bahwa Lukas Enembe sudah lama menjadi pejabat; mulai dari ASN, Wakil Bupati, Bupati dan Gubenur Papua dua periode. Beliau sudah memimpin dan mengelola keuangan sejak lama. Selama ini tidak ada persoalan masalah keuangan. Jika ingin memperbaiki soal keuangan, mengapa baru sekarang?
Ketiga, Rapat mendesak supaya penegakan hukum fokus pada dugaan gratifikasi dana 1 Milyar. Kasus dugaan gratifikasi 1 Milyar hanyalah pintu masuk untuk menahan Gubernur Papua. Menolong Bapak Lukas Enembe berarti menolong semua pemimpin di Papua. Penanganan kasus Lukas Enembe harus hati-hati dan penuh pertimbangan matang.(END/BEL)
