BANDUNG | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pembangunan Papua tidak bisa diseragamkan melainkan harus berbasis geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif agar damai, bermartabat, dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Ribka dalam Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat.
“Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujar Ribka.
Menurut Ribka, pendekatan geokultural penting karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat, dan struktur sosial. Kebijakan yang tidak memahami karakteristik itu akan sulit diterima masyarakat.
Kondisi geografis juga menuntut pola pembangunan berbeda. Pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan masing-masing, terutama transportasi, konektivitas, logistik, dan akses pelayanan publik.
Karena itu, pendekatan multiaktor harus melibatkan semua pemangku kepentingan — pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat — dengan peran yang saling melengkapi.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” katanya.
Ribka juga mengingatkan agar perencanaan dan pelaksanaan tidak berubah arah. Aspirasi masyarakat yang sudah dihimpun dalam perencanaan harus tetap menjadi acuan saat program dijalankan.
Ia menekankan koordinasi pusat dan daerah harus efektif, termasuk dalam kebijakan afirmasi dan Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi diperlukan agar program tidak terhambat ego sektoral.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda … Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan dukungannya terhadap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif tersebut.
Kehadiran Safanpo di Seskoad dinilai sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap penguatan pemikiran, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk pembangunan Papua.
Tema seminar dinilai relevan karena Papua memiliki keragaman geografis, sosial budaya, ekonomi, ekologis, dan keamanan yang membutuhkan pendekatan kontekstual dan terintegrasi.
Dalam kerangka Geokultural Multiaktor (GMK), penyesuaian kebijakan berbasis karakteristik wilayah harus dibarengi penguatan sinergi dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) secara bermakna dalam pengambilan keputusan.
Pembangunan Papua masih menghadapi kesenjangan pelayanan dasar, perbedaan akses antardaerah, dinamika keamanan yang tidak merata, dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.
Karena itu, seminar menekankan penguatan peran OAP dalam penetapan prioritas, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat pembangunan. Masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus memiliki ruang partisipasi yang bermakna.
Apolo menegaskan Papua Selatan berkomitmen mendukung ruang dialog yang menghasilkan rekomendasi strategis. Melalui kolaborasi pemerintah, TNI-Polri, akademisi, lembaga adat, dan masyarakat, diharapkan tercipta kesamaan perspektif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai kondisi wilayah.
Hasil yang diharapkan dari seminar ini adalah pemahaman bersama tentang pembangunan Papua yang kontekstual, penguatan sinergi multiaktor, peningkatan partisipasi OAP, serta rekomendasi implementatif untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
