JAYAPURA | Bank Indonesia (BI ) bersama Asosisasi Sistem Pembayaran Indonesia ( ASPI ) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia ( KKI ) sebagai instrumen pembayaran domestik untuk memperkuat kemadirian sistem pembayaran nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses sepenuhnya melalui infrastruktur domestik.
” KKI dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap,” ujarnya dalam keterangannya resmi, Selasa ( 18/8)
Warsono menyebutkan, sejak diluncurkan KKI pada 17 Agustus 2026, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan skema pembiayaan berbasis syariah.
“Kehadiran instrumen ini diharapkan memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran, sekaligus membuka ruang inovasi lanjutan pada fitur dan layanan ke depan’” harapnya.
Selain KKI, lanjut Warsono, Bank Indonesia turut memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Perluasan ini mencakup transaksisampai dengan Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar, yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%.
Sementara dukungan MDR QRIS 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu tetap dilanjutkan. Kebijakan rersebut diharapkan menekan biaya transaksi pelaku usaha di berbagai skala, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.
Secara nasional, penggunaan QRIS terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, tercatat 65,77 juta pengguna QRIS, dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026.
Jumlah merchant yang menerima QRIS mencapai 44,86 juta, dengan pangsa UMKM sebesar 96,68%. Volume transaksi QRIS pada periode yang sama tercatat sebanyak 12,55 miliar transaksi, dengan nilai nominal mencapai lebih dari Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan, di wilayah Papua, QRIS turut menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan wilayah pemekarannya (daerah otonomi baru) tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung oleh lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.
Pada triwulan I 2026, realisasi nilai transaksi QRIS di Papua tercatat sebesar Rp2,61 triliun, tumbuh 7,84% secara tahunan (yoy). Jumlah merchant yang meningkat sebesar 12,98% (yoy),
“Mencerminkan semakin luasnya penetrasi QRIS di kalangan pelaku usaha dan UMKM setempat,” jelas Warsono.
Lanjutnya, hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS tercatat sebesar 3,3 juta transaksi dengan tambahan 240,4 ribu pengguna baru.
BI menilai pertumbuhan QRIS menjadi modal penting sekaligus pijakan strategis bagi memperluasan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas MDR QRIS 0% ke depan, sehingga inklusi keuangan digital di Papua dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
“BI Papua berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi pembayaran di kalangan masyarakat, pelaku usaha, serta mitra strategis sebagai bagian untuk mengakselerasi penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di tanah Papua sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia,” pungkas Warsono.
Editor | MUHAMAD KASIM
