JAKARTA | Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini aset bangsa Indonesia yang selama puluhan tahun diambil maanfat besarnya oleh pihak asing telah diambil alih seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont.
“Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,”kata Presiden, Jumat 16 Agustus 2024 saat berpidato di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka HUT RI Ke-79.
Pemerintah, kata Presiden, telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri.
Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, tidak goyah, bahkan terus maju melangkah.
Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
Sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat”ungkap Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,”paparnya.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.
Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. “Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,”kata Presiden Jokowi.
Di bidang hukum, Menurut Presiden, Bangsa Indonesia patur bersyukur karena setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Editor | HASAN HUSEN
