JAKARTA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah tahun 2023 sebesar Rp2,3 trilliun. Hingga saat ini penyerapan dana APBD di Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut mencapai 21,60 persen.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr.Ribka Haluk, S.Sos., M.Si mengatakan APBD Papua Tengah ditetapkan pada 29 Maret 2023 lalu dan penyerapan anggarannya mengalami keterlambatan disebabkan beberapa faktor.
Diantarannya pembuatan regulasi sebagai dasar penyerapan anggaran yang membutuhkan waktu dan sarana prasarana pendukung pelayanan pemerintahan terbatas. “Serta jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) masih terbatas,”ungkap Ribka kepada pers,Senin, 28 Agustus 2023 di Jakarta.
Pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah triwulan kedua, Selasa (25/8/2023) di Jakarta. Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Papua Tengah diberikan catatan dari tim evaluator Itjen Kemendagri untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi APBD di daerah itu.
“Mengenai serapan anggaran tim evaluator meminta agar dilakukan percepatan pembangunan, sehingga bisa merasakan program pemerintah dapat merasakan arti kehadiran daerah otonomi baru, yang dapat menyentuh langsung sendi-sendi masyarakat,”jelas Ribka Haluk.
Hal-hal lain yang menjadi masukan yakni percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting serta progres pembiayaan beasiswa bagi anak-anak putra putri asli Papua. Termasuk penanganan pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan.
“Begitu juga dengan pengembangan SDM, akan ada program beasiswa khusus guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, penggerak ekonomi rakyat atau pelaku usaha, pengoperasian IT dan sektor pertanian. Setelah mereka menjalani kuliah, nantinya mereka kembali untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di Papua Tengah,”ujarnya.
Khusus kesehatan, Ribka Haluk menjelaskan tim inspektorat meminta disamping Pemprov Papua Tengah telah menyiapkan program “KO Sehat Papua” yakni memberikan jaminan berobat bagi masyarakat Papua Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), juga disarankan untuk menopang layanan kesehatan rumah sakit yang berada di kabupaten.
“Kita juga diminta segera memiliki rumah sakit tipe A atau B. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar kota atau provinsi. Disamping itu, kita kedepan diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang dimiliki kabupaten, seperti di Timika, Puncak Jaya, Paniai terlebih khusus di Nabire.“
“Kedepan kita akan membantu daerah (kabupaten) untuk memiliki tenaga dokter ahli dan membantu ketersediaan obat. Lalu akan ada progam dokter terbang yang berhome base di Mimika, Puncak Jaya, Paniai dan Nabire,”tandas Pj Gubernur Haluk.(RED/RL)
