NABIRE | Memastikan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mulai kunjungan kerjanya dan berkantor di 8 kabupaten.
“Seluruh SKPD saya libatkan pada saat saya berkantor di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Supaya SKPD dapat melihat apa saja permasalahan yang dihadapi daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mama Gubernur Ribka Haluk (panggilan akrabnya) kepada wartawan di Nabire.
Usai melepas seluruh tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Minggu 30 Juli 2023, Mama Gubernur mengatakan 8 kabupaten yang bakal menjadi kantornya adalah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya dan Mimika,
Tujuannya berkantor di kabupaten untuk memaksimalkan koordinasi dan kebersamaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Papua Tengah
“Saya ingin memastikan bersama para kepala daerah, program pemerintah dapat berjalan dengan baik termasuk program pusat. Apalagi kami inikan perpanjangan pemerintah pusat,” tegasnya.
Mantan PJ Bupati Kabupaten Yalimo itu mengungkapkan dalam kunjungan kerjanya di 8 kabupaten tersebut, nantinya akan mensosialisasikan serta memastikan berjalannya program stratgis pemerintah pusat antara lain, pelaksanaan penurunan stunting, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Kemudian mengecek kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Pelaksanaan penanganan kamtibmas dan keamanan wilayah, pelaksanaan dana desa (DD) dan alokasi dana DD, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelaksaan pelayanan kesehatan serta memastikan berjalananya tahapan pemilu.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami adalah wakil pemerintah pusat sehingga berkewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah. Bahkan kedepannya kami ingin ada kantor perwakilan provinsi di masing-masing kabupaten,” pungkasnya.
Ribka menambahkan adapun dukungan anggaran APBD Provinsi Papua Tengah untuk jaminan kesehatan masyatakat yakni sebesar Rp 57.522.405.512, dimana senilai Rp 28.194.945.512 adalah alokasi untuk Kartu Otsus Sehat Papua Tengah (KO Sehat Papua Tengah).
“Manfaat KO sehat Papua Tengah mencover pelayanan kesehatan yang tidak di cover BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Kemudian bantuan sosial, Pemprov menyiapkan anggaran Rp 134.357.178.120, yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan esktream di Papua Tengah.
“Menurut data BPS di Provinsi Papua Tengah angka masyarakat miskin mencapai 299.628 orang dan menurut BKKBN masyarakat ekstream miskin mencapai 168.588 orang. Data ini juga masih kami validasi dengan tujuan kita ingin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa keluar dari zona miskin,” tegasnya.
Ia melanjutkan kunjungan pertamanya akan dilakukan di Kabupaten Dogiyai dan dilanjutkan di Kabupaten Deiyai. Di dua kabupaten itu akan dilakukan apel luar biasa yang dipimpin oleh Mama Gubernur Papua Tengah dan melibatkan ASN, TNI-Polri dan seluruh tokoh masyatakat.
“Khusus di Dogiyai saya akan lakukan dialog bersama seluruh stekolder, mengingat daerah tersebut kerab terjadi konflik sosial. Konflik sosial ini harus kita cegah, kalau kita biarkan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat lebih luas. Dan saya ingin memastikan daerah itu kedepan menjadi daerah yang paling aman di Papua Tengah,” tutupnya.
Editor | TIM
