JAKARTA | Adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai, anggota parlemen, aktivis, dan pelaku media dinilai tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang dihadapi rakyat saat ini, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), merosotnya daya beli, tingginya harga kebutuhan pokok, dan menurunnya kesejahteraan.
Demikian kesimpulan diskusi mingguan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang digelar Rabu (4/11) di Jakarta. Diskusi dipimpin langsung pendiri FWK Hendry Ch Bangun.
“Tentu akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari dugaan penyadapan yang kini menjadi tren berita. Kekuasaan harus check and balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Mohamad Nasir, wartawan senior Kompas, dalam diskusi tersebut.
Diskusi dihadiri Ketua Umum PWI Pusat 2023-2025 Hendry Ch Bangun, Pemred VOI M. Iqbal Irsyad, wartawan Suara Merdeka yang juga dosen komunikasi Budi Nugraha, wartawan ahli hukum HMU Kurniadi, Pemred Mitrapol Dadang Rahmad, serta wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono.
Isu dugaan penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri terkait dugaan penyadapan ilegal menjadi sorotan peserta diskusi. Para peserta menilai bobolnya jalur komunikasi presiden harus menjadi bahan evaluasi.
“Ada BIN, Badan Sandi Negara, Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry Ch Bangun mengutip pendapat purnawirawan jenderal TNI.
“Ini sangat membahayakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang,” katanya.
Sigit Setiono menilai peristiwa tersebut menggambarkan adanya tindakan yang melebihi kepatutan yang perlu diselidiki lebih lanjut motif dan tujuan akhirnya.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Berman Nainggolan.
Di sisi lain, peserta diskusi juga mencermati ramainya perbincangan di media sosial yang meragukan peristiwa tersebut. Sebagian warganet menilai isu penyadapan berpotensi menjadi pengalihan dari persoalan ekonomi.
“Bisa saja ini menjadi pengalihan isu atas berbagai persoalan yang ada. Seperti kelangkaan BBM, naiknya harga, menghilangnya sejumlah bahan pokok seperti gula, hidup yang semakin sulit,” tulis sebuah akun di Instagram yang dikutip dalam diskusi.
Hendry menambahkan, temuan di lapangan menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin sulit.
“Saya suka ke lapangan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
Hal senada disampaikan Budi Nugraha. “Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan angkutan umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan,” ujarnya.
FWK menegaskan, akuntabilitas kekuasaan penting dijaga, namun pemerintah diminta tidak melupakan persoalan kesejahteraan rakyat yang paling mendesak.
Editor: Redaksi Metro | Papua Group
