JAKARTA | Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mempertanyakan efektivitas program tanggung jawab sosial PT Freeport Indonesia yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara kolektif, meski telah berjalan puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ratna mengakui Freeport telah memberikan kontribusi, mulai dari pelayanan kesehatan, ribuan beasiswa pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Namun, ia menilai ada pertanyaan besar yang belum terjawab terkait dampak program tersebut.
“Yang menjadi big question kami sampai hari ini, Pak, kenapa program-program tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan secara kolektif,” kata Ratna dalam keterangan resminya yang dilansir Rabu 15 Juli 2026.
Menurutnya, program sosial yang telah berjalan puluhan tahun perlu dievaluasi untuk menemukan benang merah sebagai pemicu agar program lebih berkelanjutan.
“Mungkin perlu dicari, Pak Dirut, Pak Tony, apa yang menjadi benang merah yang bisa kita gunakan sebagai clue agar program-program ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Ratna menyebut nilai investasi sosial Freeport yang mencapai 117,1 juta dolar AS per tahun merupakan angka sangat besar yang sulit ditandingi anggaran negara jika diakumulasikan selama puluhan tahun.
“Itu nilai yang sangat besar. Bahkan negara saja saya pikir tidak akan mampu menandingi dana yang sudah dikeluarkan oleh PT Freeport,” katanya.
Meski demikian, ia mengutip pandangan dua anggota Komisi XII dari daerah pemilihan Papua yang menilai besaran dana tersebut belum cukup untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
Karena itu, Ratna mengingatkan agar Freeport tidak terjebak fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, di mana daerah yang kaya sumber daya justru gagal menyejahterakan warganya.
“Ini adalah sebuah challenge untuk PT Freeport, tapi Pak Dirut beserta jajarannya mampu. Kita bangun sama-sama lah, Pak,” tandasnya.
Dalam RDP tersebut, PT Freeport Indonesia melaporkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 91,16 persen dan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Papua Tengah sebesar 77,2 persen.
Perusahaan juga mencatat realisasi reklamasi dan rehabilitasi lahan hingga April 2026 seluas 616 hektare di area Grasberg, 2.130 hektare reklamasi mangrove, dan 3.913 hektare rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jayapura, dari total komitmen penanaman mangrove seluas 10.000 hektare.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut insiden kecelakaan tambang PT Freeport Indonesia pada akhir 2025 turut memengaruhi proyeksi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026.
Dalam paparannya, manajemen Freeport melaporkan penerimaan negara diproyeksikan turun dari realisasi 4,3 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 2,6 miliar dolar AS pada 2026. Penerimaan kemudian diproyeksikan naik bertahap menjadi 4,7 miliar dolar AS pada 2027 dan mencapai 7,1 miliar dolar AS pada 2028.
Bambang mengaitkan penurunan tersebut dengan insiden kecelakaan tambang yang terjadi menjelang akhir 2025. “Kita tahu bahwa kejadian di akhir tahun 2025 kemarin terjadi kecelakaan tambang yang menyebabkan terowongannya tertimbun lumpur,” ujar Bambang.
Komisi XII, kata dia, dapat memahami penjelasan teknis manajemen Freeport terkait penurunan produksi akibat insiden tersebut, termasuk proses pemulihan yang tengah berjalan.
Menurut Bambang, manajemen Freeport optimistis pemulihan akan membawa produksi kembali ke level optimal mulai 2027, sejalan dengan proyeksi kenaikan penerimaan negara.
“Freeport cukup optimistis bahwa pemulihan yang mereka lakukan akan berjalan dengan baik, sehingga akan memberikan dampak kepada produksi yang optimal mulai tahun 2027,” katanya.
Terkait apakah proyeksi penurunan penerimaan negara tersebut sudah masuk dalam asumsi Badan Anggaran (Banggar) untuk RAPBN 2027, Bambang mengaku belum memastikan. Namun, ia menilai data tersebut semestinya sudah dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia berharap insiden serupa tidak terulang agar tidak kembali mengganggu capaian produksi maupun penerimaan negara.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan setoran negara dari Freeport pada tahun ini diproyeksikan mencapai 2,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp46,8 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
Proyeksi itu dihitung dengan asumsi produksi katoda tembaga sebanyak 800 juta pon dan emas 700 ribu ons.
“Kalau kita lihat di tahun 2026 penerimaan negara yang terdiri dari pajak, dividen, dan royalti itu memang menurun menjadi 2,6 miliar dolar AS dari tahun lalu 4,3 miliar dolar AS,” kata Tony.
Kontribusi terbesar berasal dari dividen kepada MIND ID senilai 1,1 miliar dolar AS, disusul pajak 1 miliar dolar AS dan royalti 500 juta dolar AS.
“Tapi di dalam sini masih juga akan ada dividen sebesar 1,1 miliar dolar AS yang akan diterima pemerintah melalui MIND ID,” ujar Tony dalam RDP Komisi XII dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Editor | Redaksi Metro
