JAKARTA | Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Presiden Prabowo berada di titik persimpangan yang krusial. Visi besar Asta Cita yang memayungi berbagai program populis berskala masif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR), kini berhadapan dengan realitas struktural yang cukup mengkhawatirkan.
Jika tidak ada evaluasi serius, alih-alih melahirkan kemakmuran yang inklusif, postur tata kelola yang dijalankan dalam dua tahun terakhir justru bisa memicu keretakan institusional yang berbahaya.
Catatan tersebut terangkum dalam policy brief bertajuk “Evaluasi Kritis Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Relasi Pusat-Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri” yang diluncurkan Institut Peradaban, Rabu (21/10/2026).
“Catatan kritis ini kami susun berdasarkan pandangan para pakar dan tokoh yang kami undang untuk memberikan evaluasi atas jalannya pemerintahan dua tahun terakhir,” papar Dr. Dipo Alam, M.E.A., Ketua Yayasan Institut Peradaban.
Salah satu isu yang disorot adalah soal memburuknya relasi Pusat dengan Daerah yang bisa tereskalasi menjadi konflik intensitas rendah (low intensity conflict) dan berpotensi meledak kapan saja. “Kami ingin memberikan peringatan keras (red alert) terhadap isu ini. Sebab, jika tak segera diantisipasi, risikonya bisa sangat berbahaya,” imbuh Dipo.
Tuntutan pembiayaan raksasa atas program-program prioritas nasional telah mendorong pemerintah pusat mengambil jalan pintas berupa resentralisasi kewenangan dan pemotongan anggaran daerah. Kebijakan ini telah melumpuhkan tiga level pemerintahan di daerah sekaligus, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“Di tingkat Kabupaten, misalnya, terjadi pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang luar biasa ekstrem, turunnya lebih dari Rp200 triliun, dari sebelumnya Rp919,9 triliun (2025) menjadi kisaran Rp649-Rp693 triliun pada APBN 2026,” ungkap Mohammad Cholid, Direktur Eksekutif Institut Peradaban.
Ironisnya, ini terjadi hingga ke tingkat desa. Dari total Dana Desa yang dipangkas menjadi Rp60,6 triliun, sebesar Rp40 triliun dipotong langsung oleh Pusat dari atas dengan dalih untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dengan adanya pemotongan ini, rata-rata tiap desa praktis hanya tinggal mengelola dana otonom kurang dari Rp300 juta per tahun.
Tekanan fiskal ekstrem yang kini dialami oleh daerah ini dapat menjadi pemantik krisis yang serius. Kalau pemerintah daerah lumpuh dan gagal menyediakan pelayanan dasar, di saat yang sama tekanan ekonomi masyarakat juga terus bertambah, maka katup pengaman sosial masyarakat bisa pecah.
“Kita hari ini menyaksikan sejumlah negara Eropa mengalami riots, akibat masyarakatnya tidak lagi mampu menahan tekanan ekonomi dan politik. Kita tidak ingin hal semacam itu terjadi di sini. Melalui policy brief ini Institut Peradaban ingin ‘ringing the bell’. Segera perbaiki, segera evaluasi, untuk menghindari risiko buruk yang bisa muncul di depan,” tambah Dipo Alam.
Untuk meredam potensi krisis dan mencegah hal-hal buruk terjadi, Institut Peradaban mendorong pemerintah untuk segera melakukan lima langkah strategis.
1. Relaksasi Fiskal dan Restorasi Tata Kelola Pusat-Daerah. Pemerintah perlu menghentikan pemotongan ekstrem pada TKD dan Dana Desa. Tinggalkan arogansi birokrasi dan segera implementasikan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dengan melibatkan daerah sejak fase perencanaan.
2. Pembangunan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Keamanan Publik. Mengingat hubungan Pusat-Daerah sudah berada di ambang krisis, Polri, BIN, dan lembaga terkait harus mengaktifkan sistem deteksi dini untuk membaca titik didih gejolak sosial di daerah-daerah berkapasitas fiskal terburuk, guna mencegah terjadinya pembangkangan sipil.
3. Rasionalisasi Kabinet dan Transisi ke Fase Outcome Delivery. Presiden harus berani mengevaluasi dan merampingkan struktur kabinet yang menghambat eksekusi. Metrik keberhasilan bukan lagi pada serapan anggaran, melainkan hasil nyata (outcome) di masyarakat.
4. Akselerasi Efisiensi Makro dan Perluasan Hilirisasi. Fokuskan tim ekonomi pada pembenahan kemudahan berusaha dan pemberantasan pungli. Hilirisasi harus menyentuh sektor manufaktur produk akhir yang padat karya, bukan sekadar industri hulu.
5. Perumusan Ulang Grand Strategy Politik Luar Negeri. Di tengah dinamika geopolitik saat ini, Indonesia perlu mendefinisikan kembali arah kebijakan luar negeri bebas aktifnya, untuk memastikan ketahanan ekonomi dan politik yang berdaulat.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
