Oleh: Apedius I. Mote, S.T | Staf Khusus Gubernur Papua
Tanggal 8 Oktober 2026 menandai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, yang dilantik pada 8 Oktober 2025. Momentum ini mengajak kita menilai perjalanan pengabdian sekaligus memperjelas pekerjaan yang harus dilanjutkan. Bagi saya, makna utama satu tahun MDF – AR adalah meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan yang mampu membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
Sebagai Staf Khusus Gubernur Papua, saya memandang refleksi ini sebagai tanggung jawab untuk menjaga harapan rakyat tetap terhubung dengan kerja pemerintah. Dukungan kepada kepemimpinan harus diwujudkan melalui masukan yang jujur, kesediaan mendengar masyarakat, dan dorongan agar setiap kebijakan semakin tepat menjawab kebutuhan mereka.
Fondasi menentukan kemampuan sebuah bangunan untuk bertahan. Dalam pemerintahan, fondasi itu berupa arah pembangunan yang jelas, aparatur yang mampu bekerja, penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepercayaan masyarakat. Menurut saya, ukuran penting tahun pertama adalah sejauh mana unsur-unsur tersebut mulai ditata dan dihubungkan dengan pelayanan sehari-hari.
Arah tersebut memperoleh bentuk dalam visi Papua Cerah, yakni transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Melalui Musrenbang RPJMD 2025–2029, pemerintah provinsi menempatkan perbaikan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, kedamaian, ekonomi lokal, dan infrastruktur sebagai arah pembangunan. Saya membaca arah ini sebagai upaya membangun Papua secara utuh, dengan kehidupan masyarakat sebagai pusat perhatian.
Visi itu memerlukan kesungguhan seluruh perangkat daerah. Dalam arahan penyusunan Renstra, Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen menekankan keselarasan program, kejelasan target dan lokasi kegiatan, serta keterlibatan masyarakat. Penekanan tersebut memberikan dasar penting bagi kerja pemerintahan yang dapat diukur dan dievaluasi.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan arah kebijakan benar-benar terasa di lapangan. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang memerlukan bantuan, di mana pelayanan belum memadai, dan hambatan apa yang membuat program berjalan lambat. Data yang baik harus membantu petugas mengambil keputusan dan memudahkan warga memperoleh layanan.
Pendidikan dan kesehatan patut menjadi perhatian utama karena keduanya menentukan kesempatan hidup seseorang. Anak-anak membutuhkan guru yang hadir dan lingkungan belajar yang mendukung. Keluarga membutuhkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau, tenaga medis yang tersedia, serta kepastian penanganan ketika sakit. Di situlah masyarakat merasakan arti kehadiran pemerintah.
Salah satu langkah yang layak dicermati adalah pembiayaan pelayanan bagi pasien tanpa penjamin, yang dilaporkan Dinas Kesehatan Papua pada Agustus 2026 menggunakan dukungan Dana Otonomi Khusus dan BLUD. Menurut saya, langkah ini menunjukkan arah keberpihakan pada kebutuhan dasar. Pelaksanaannya perlu terus diperkuat melalui informasi yang jelas, pendataan yang tepat, dan pelayanan yang menghormati martabat pasien.
Perhatian yang sama perlu diberikan kepada ekonomi keluarga. Mama-mama pedagang, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Pasar yang layak, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta kelancaran distribusi dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan penghasilan. Setiap program ekonomi perlu dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat yang menjadi sasarannya.
Keberpihakan kepada Orang Asli Papua perlu diterjemahkan dalam kesempatan pendidikan, peningkatan keterampilan, penguatan usaha, dan ruang untuk terlibat dalam keputusan pembangunan. Masyarakat adat harus didengar sejak perencanaan, terutama ketika pembangunan berkaitan dengan tanah dan sumber penghidupan mereka. Pemerintahan juga berkewajiban memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga.
Papua yang kokoh memerlukan hubungan sosial yang terjaga. Tokoh adat, pemimpin agama, perempuan, dan generasi muda memiliki peran dalam merawat kehidupan bersama. Pemerintah perlu memelihara ruang dialog yang memungkinkan perbedaan disampaikan dengan aman dan didengar secara sungguh-sungguh. Kepercayaan tumbuh ketika warga melihat bahwa suara mereka memperoleh tanggapan.
Dalam semangat tersebut, rangkaian refleksi satu tahun MARI-YO pada 8–12 Oktober 2026 yang tercantum dalam materi kegiatan dapat menjadi ruang perjumpaan pemerintah dengan masyarakat. Podcast kepemimpinan, jalan santai, kegiatan keagamaan, dan hiburan rakyat menyediakan kesempatan untuk berbagi rasa syukur serta mempererat kebersamaan. Harapan saya, semangat perjumpaan itu berlanjut dalam pelayanan setelah kegiatan selesai.
Refleksi juga menuntut keterbukaan terhadap pekerjaan yang belum tuntas. Satu tahun merupakan tahap awal, dan rakyat tetap berhak memperoleh penjelasan tentang kemajuan program, kendala pelaksanaan, serta langkah perbaikannya. Menyampaikan keadaan secara jujur akan membantu masyarakat memahami proses sekaligus ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Memasuki tahun kedua, saya berharap setiap perangkat daerah semakin jelas dalam menetapkan hasil yang harus dicapai. Target perlu disertai waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan ukuran manfaat yang mudah dipahami. Keluhan warga harus memperoleh tindak lanjut. Koordinasi provinsi dengan kabupaten dan kota perlu memastikan pelayanan menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
Saya percaya fondasi Papua Cerah akan semakin kokoh apabila kerja pemerintah mendapat dukungan dan pengawasan masyarakat. Kritik yang disampaikan dengan itikad baik layak menjadi bahan perbaikan. Semangat kebersamaan akan berarti ketika setiap pihak bersedia mengambil tanggung jawab untuk menjaga pelayanan, merawat kedamaian, dan membuka kesempatan bagi generasi berikutnya.
Selamat satu tahun pengabdian kepada Gubernur Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam memimpin. Mari melanjutkan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, agar fondasi yang diletakkan hari ini menghadirkan kehidupan yang semakin layak bagi masyarakat Papua.(*)
