JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menyusun program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan saat membuka “Rapat Koordinasi Regional IV Wilayah Sulawesi dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024” yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK.
“Saya sangat paham masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda, problem kemiskinannya juga berbeda, karena itu solusinya juga tidak bisa diseragamkan. Semua sangat ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah inovasi dalam melakukan penanganan kemiskinan esktrem,” ujar Muhadjir.
Badan Pusat Statistik sebelumnya telah merilis kemiskinan ekstrem Indonesia terkini berada di angka 0,83 persen. Diantaranya masih terdapat tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem lebih dari lima persen. Sementara, 10 provinsi lain menyisakan tingkat kemiskinan ekstrem antara satu sampai dengan lima persen.
Muhadjir menyampaikan, berdasarkan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengintegrasikan kemiskinan ekstrem ke dalam dokumen perencanaan daerah, menetapkan, dan melakukan pemutakhiran data sasaran penerima manfaat, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE secara periodik.
Untuk itu, Muhadjir menekankan pemerintah daerah untuk jujur dalam menyajikan data sebagai bagian dari upaya evaluasi agar dapat memberikan intervensi kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.
“Perlu diadakan evaluasi data secara jujur, sekali lagi kita perlu kejujuran untuk menangani kemiskinan ini. Sampaikanlah data apa adanya, masalahnya apa adanya, sehingga kita bisa menyelesaikannya juga dengan cara sebaik-baiknya,” tutur Muhadjir.
Muhadjir juga memuji kinerja pimpinan daerah yang telah melaksanakan tiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem dengan maksimal, baik pada aspek pengurangan beban pengeluaran, aspek peningkatan pendapatan, maupun aspek meminimalkan kantong kemiskinan.
Hadir dalam agenda itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Kepala Kebijakan TNP2K Elan Setiawan, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa PDTT Teguh Hadi Suliationo, dan Plh. Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial, Lien Rosalina.
Sementara memaparkan capaian progres penanganan kemiskinan ekstrem wilayah Refional IV Sulawesi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin, dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Steven Kandouw. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh 16 bupati dan walikota, serta perwakilan dari kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi.
Editor | PAPUA GROUP