JAYAPURA | PAPUA TIMES- Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto I. Biticaca meminta jajaran polisi di wilayah untuk mengatasi wilayah yang dianggap rawan konflik saat menggelar Pilkada 2024 khususnya di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan merupakan Daerah yang termasuk dalam potensi Konflik.
Untuk itu, ia berharap kepada anggota Polri yang merupakan Personel Organik maupun Personel yang mengikuti atau sedang melaksanakan penugasan di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah mampu menjaga keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada dan saat Pilkada berlangsung.
“Saya berharap kepada rekan-rekan dalam menjalankan pengamanan di Papua untuk berkoordinasi dengan TNI dan aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas pilkada 2024,” ujar Asops Polri.
Dengan adanya kerja sama yang baik, Verdianto yakin daerah yang sebelumnya dicap sebagai wilayah rawan pemilu dapat menjalankan pilkada dengan lancar dan aman.
Ia menyampaikan kepada Kapolda dan para Kapolres dapat melakukan beragam upaya penanggulangan konflik, seperti sosialisasi pemilu damai hingga pengetatan pengamanan pilkada.
Khusus di Daerah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan tercatat ada 10 tempat yang dinilai rawan dalam menggelar pilkada Ke-20 diantaranya, Kabupaten Deiyai, Membramo Raya, Sarmi, Nabire, Jayapura, Supiori, Yapen, Mimika, Puncak Jaya, Kota Jayapura.
Dan terakhir dinilai Daerah berbahaya atau sangat rawan yang merupakan Daerah Operasi Polri di Papua (Operasi Damai Cartenz) yakni Kabupaten Yahikumo, Nudga, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Puncak Ilaga.
Sementara itu, Pelaksana harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong mengatakan Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang perlu diberikan perhatian lebih.
Kemendagri meninjau persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. Peninjauan ini terutama dalam segi pendanaan hingga memitigasi kerawanan konflik.
“Terutama dari sisi realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan penyelenggara pemilu di daerah, serta hal-hal lain terkait kerawanan Pilkada Serentak. Mengingat Pilkada akan berlangsung kurang lebih empat bulan lagi,” kata Togap melalui keterangan tertulisnya.
Selain persiapan bersama Kemendagri,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menggelar penandatanganan deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai berucap tujuan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 untuk mewujudkan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan berlangsung secara lancar, aman, damai, serta tidak terjadi konflik.
Deklarasi ditandatangani Velix V. Wanggai, Togap Simangunsong, serta perwakilan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami perlu segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik menjelang pelaksanaan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan suara dan pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman Pemilu yang dilakukan Februari lalu,” tuturnya.
Editor | SIMSON RUMAINUM
