SORONG | Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memastikan realisasi pembayaran beasiswa bagi putra-putri asli Papua (OAP) tetap dilakukan pemerintah. Saat ini sedang dilakukan validasi dan update data mahasiswa peneriman beasiwa tersebut.
“Kita harap mereka tetap bertahan disana. Nanti akan diselesaikan oleh pemerintah, kalau yang masih belum terima. “Jadi, datanya harus akurat, di-update. Saya kira bukan tidak ditangani, tapi prosesnya jangan sampai keliru. Sebab ada hal-hal yang harus [dipastikan] apa betul [kuliah], kuliahnya dimana, harus jelas,” urai Wapres.
Wapres berharap segenap mahasiswa diharapkan dapat bersabar menunggu proses verifikasi data untuk pencairan dana tersebut.
“Sebenarnya sudah ada usulan bahwa mahasiswa yang harus diberi beasiswa itu diusulkan Rp122 miliar ya, saya kira, kalau tidak salah. Akan tetapi, pemerintah melakukan verifikasi data, yang sudah [diverifikasi] Rp68 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memastikan realisasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) melalui pemberian dana tunai yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada orang tua usia 65 tahun ke atas akan terlaksana pada Juli 2023.
Wapres menilai, implementasi dana otsus yang diberikan dalam bentuk program PAITUA tersebut dipandang tepat, karena merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan.
“Karena memang masalah hari tua ini menjadi momok dan menjadi sumber ketidaksejahteraan, maka salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah pelayanan kepada orang tua,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan persnya usai menghadiri Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, di Stadion Wombik, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (17/07/2023).
Wapres lantas meminta agar pendistribusian dana PAITUA ini dapat bersinergi dengan program Pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dengan merujuk pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Nanti diintegrasikan dengan program Pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat, yaitu P3KE mengenai masalah pelayanan yang sudah [mencakup] kemiskinan yang ekstrem. Itu sudah terintegrasi nantinya data itu,” pinta Wapres.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan persnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.(RED/RL)