JAYAPURA | Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memastikan pemerintahannya telah mengerahkan segalanya dan totalitas mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tiga daerah otonom baru (DOB).
Tiga DOB dimaksud, yakni Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain telah melakukan pengalihan ASN serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemprov Papua juga telah merealisasikan bantuan keuangan untuk tiga DOB pada 2022 lalu, guna mendukung tahap awal penyelenggaraan pemerintahan.
“Tak sampai disitu, ada pula penyerahan aset secara bertahap dimulai dengan penyerahan unit pelaksana teknis (UPT) Samsat dan sejenisnya.”
“Disamping itu juga menyampaikan penguasaan kepemilikan Shham Pemerintah Provinsi Papua pada beberapa BUMD yang ada dan sedang berjalan serta kepemilikan aset tetap Pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk hotel yang berada di wilayah DOB,” terang Plh Gubernur Ridwan, pada Rapat Koordinasi Penyelenggan Pemerintahan Empat Daerah Otonom di wilayah Papua, di Hotel Borobudur, Jakata, Selasa (30/5/2023).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan dihadiri Penjabat Gubernur tiga DOB serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membidangi pengawasan, penganggaran, keuangan, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta hukum/organisasi.
Sementara bagian yang tak kalah penting, kata Ridwan, terkait keberlanjutan program prioritas Strategis bersama (PPSB) dimana salah satu diantaranya, pemberian beasiswa otonomi khusus. Dengan terlebih dahulu Pemerintah Provinsi Papua selaku provinsi induk menyelesaikan tanggung jawab membayar beasiswa tahun 2022 sebesar Rp122 milyar lebih.
“Namun mulai tahun anggaran 2023, kini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi di wilayah Tanah Papua,” ujar ia.
Disamping beberapa hal mendasar yang telah dilakukan, tambah Ridwan, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan dukungan berupa fasilitasi penyiapan Rencana Kerja Pemerimtah Daeraj (RKPD) kepada tiga DOB di Papua tahun 2023.
“Kemudian ada pula revisi Perdasi RT/RW sebagai dasar penyusunan RT/RW tiga DOB yang didalamnya ada beberapa dokumen penting, yaitu rekomendasi peta dasar BIG untuk Provinsi Papua dan tiga DOB. Kemudian persetujuan teknis RZWP3K dari Menteri KKP-RI yang langsung bisa digunakan oleh DOB yang memiliki wilayah Perairan dan Kelautan,” tandas Plh Gubernur Ridwan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan pada empat Daerah Otonom Baru (DOB) wilayah Papua di Hotel Borobudur, Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyampaikan rakor tersebut menjadi momentum penting untuk membahas upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB wilayah Papua. Menurutnya, konsolidasi tersebut penting untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memenuhi kewajiban yang dimandatkan dalam 4 Undang-Undang (UU) pembentukan DOB Papua.
“Melalui rapat ini, kita dapat menyatukan pemikiran dan langkah kita untuk membangun fondasi awal yang kokoh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada 4 DOB Papua, sekaligus langkah antisipatif pasca-pemekaran pada daerah induk,” ujar Wempi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).
Lebih lanjut, Wempi menjelaskan UU tentang pembentukan DOB Papua menjadi momen bersejarah yang menandai langkah signifikan dalam pendekatan layanan pemerintahan serta percepatan pembangunan di wilayah Papua. Oleh karena itu, ia berharap hal ini dapat menunjang lahirnya pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan terdepan bagi masyarakat Papua.
Wempi mengungkapkan pembentukan 4 DOB utamanya ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kebijakan tersebut, ia berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk di tingkat distrik/kampung dapat merasakan kesejahteraan. Selain itu, percepatan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah.
“Dengan terbentuknya 4 DOB ini, juga terdapat tantangan dan tanggung jawab baru yang harus kita hadapi bersama. Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan,” imbuh Wempi.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, Wempi menyebut perlunya komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah di 4 DOB. Sebab, 4 DOB tersebut perlu menjalankan sejumlah agenda prioritas yang salah satunya adalah pembangunan sarana-prasarana. Dalam konteks tersebut, jelas Wempi, pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana DOB Papua.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda) di empat DOB Papua, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan sejumlah pejabat Kemendagri.(END/BEL)
