PENDIDIKAN & SDM

DPRP dan BPSDM Papua Bahas Nasib 3800 Mahasiwa OAP Dengan Kemendagri

224
×

DPRP dan BPSDM Papua Bahas Nasib 3800 Mahasiwa OAP Dengan Kemendagri

Sebarkan artikel ini

JAYAPURA | Komisi V Dewan Perwakilan Rakyaat Papua (DPRP) bersama Perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Selasa (21/2/2023) menyambangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta dalam rangka menindaklanjuti pembiayaan beasiswa 3800 mahasiswa penerima program beasiswa affirmasi otonomi khusus.

Ketua Komisi V DPRP Kamasan Jacob Komboy,S.AP, Rabu, (22/02/2023) mengatakan menindaklanjuti aspirasi orang tua mahasiswa Papua penerima beasiswa maka pihakya bersama BPSDM Papua telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk dua agenda.

“Pertama Komisi V ingin memastikan proses akselerasi penyempurnaan data mahasiswa afirmasi Otsus. Langkah ini sekaligus merespon surat Ditjen Bina Keuangan Kemendagri tertanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan penyempurnaan data mahasiswa penerima beasiswa afirmasi Otsus. Lalu kedua, adalah untuk mendiskusikan solusi alternatif pembiayaan mahasiswa afirmasi ini, setidaknya untuk jangka pendek (short term solution) atau paling tidak hingga pembiayaan ini ditangani nantinya oleh Pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua,”ungkap Jack.

Dikatakan Komboy bahwa persoalan pembiayaan studi program Beasiswa Affirmasi Otsus yang terjadi hari ini selain akibat proses penyempurnaan data mahasiswa tetapi juga ada persoalan lain yang juga sangat serius yakni masih terkatung- katungnya nasib kelanjutan studi anak-anak penerima program Beasiswa Affirmasi Otsus ini.

“Jaminan studi ini dalam bentuk letter of sponsorships atau surat sponsor pembiayaan dari fundingnya. Kalau dulu, surat ini dikeluarkan oleh BPSDM, tapi sekarang karena anggaran beasiswa afirmasi sudah tidak dialokasikan lagi pada APBD Provinsi Papua tahun 2023, maka BPSDM mewakili Pemerintah Provinsi Papua sudah tidak bisa lagi mengeluarkan surat jaminan tersebut. Ini adalah situasi transisi, dimana saat proses alih kelola para mahasiswa ini juga belum tuntas hingga ke tangan pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua, kewajiban administratif perkuliahan tetap berjalan. Situasi ini yang harus segera dicarikan solusi, karena selain anak-anak ini butuh biaya hidup, kampusnya juga tidak mau memproses registrasi mereka kalau tidak ada penjamin biaya studinya,“ungkapnya.

Menyikapi persoalan ini, kata Jack Komboy, DPRP dan Pemprov Papua berupaya agar masalah tersebut dapat dituntaskan. Pasalnya, para pelajar dan mahasiswa Papua merupakan generasi penerus dan agen perubahan pembangunan Papua kedepan.

” Kami Komisi V DPRP telah sepakat untuk tidak mau berlama-lama, tapi kita harus gerak cepat, cari solusi. Kami harap paling lambat minggu depan sudah ada kepastian soal surat sponsorhips ini, entah itu dari Kabupaten/Kota di Tanah Papua, atau itu dari Pemerintah Pusat, lewat Kemendagri atau Kemenkeu. Intinya, harus ada kepastian jaminan pembiayaan studi, agar jangan anak-anak ini jadi korban, atau tidak dapat diberangkatkan karena persoalan administrasi yang sebenarnya jadi tanggungjawab pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Jadi, sambil data berproses, kepastian jaminan sponsorhips itu yang juga harus kita selesaikan,”bilang jack.

“Jadi sekali lagi saya tegas disini bahwa kami kesini selain untuk mendorong akselerasi penyempurnaan data mahasiswa di Kemendagri, tetapi yang lebih penting adalah mencari alternatif penjaminan ini. Jadi, kalau data sudah tuntas, validasi datanya antar K/L pun tuntas, kan sudah jelas siapa yang benar-benar bertatus mahasiswa aktif, maka surat sponsorships itu bisa dikeluarkan atas nama mereka,“tandasnya.(TIM/BEL)

KLIK DISINI, IKUTI BERITA METROPAPUA DI GOOGLE NEWS
KONTEN DIBAWAH INI TANGGUNG JAWAB MITRA IKLAN
error: Content is protected !!