JAKARTA | Komisi V DPR RI menilai alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum mempertimbangkan kondisi geografis dan tingginya biaya logistik di Papua Pegunungan.
Penyamaan nominal anggaran dinilai justru berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi riil di lapangan dalam menentukan anggaran, khususnya untuk infrastruktur jalan.
“Jangan kemudian di tempat lain mendapatkan Rp100 miliar, kami juga mendapatkan Rp100 miliar untuk pembangunan jalan, lalu dianggap sudah sama. Dia bisa dapat berapa kilometer, kami mungkin tidak bisa mendapatkan jarak yang sama,” ujar Roberth.
Ia menjelaskan, daya bangun anggaran yang sama sangat berbeda. Jika Rp100 miliar di Jawa bisa membangun 10 kilometer jalan, di Papua Pegunungan hanya mampu 2-3 kilometer akibat mahalnya biaya material dan logistik.
Kondisi tersebut diperparah dengan ketergantungan pada transportasi udara. Di wilayah yang mencakup delapan kabupaten itu, pesawat masih menjadi andalan untuk mobilitas warga dan distribusi kargo.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Noor Yasin menambahkan tingginya harga barang menjadi indikator mahalnya biaya pembangunan di sana.
“Kondisi tersebut otomatis membuat harga-harga di wilayah Papua Pegunungan sangat tinggi. Saya cek melalui Google, harga semen 50 kilogram mencapai sekitar Rp300 ribu. Sementara beras premium sekitar Rp18.500 per kilogram,” katanya.
Komisi V menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nominal anggaran, melainkan dari capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Sriyanto Saputro, mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat Jayapura-Wamena untuk mengurangi ketergantungan pada jalur udara.
“Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat,” ujar Sriyanto saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Wamena, pekan lalu.
Jalur darat Jayapura-Wamena membentang sekitar 400 kilometer, sedangkan jalur udara hanya sekitar 45 menit. Namun penerbangan kerap terganggu cuaca. Sementara jalur darat belum optimal, masih ada sekitar 47 kilometer yang belum terbangun dan sejumlah jembatan yang butuh anggaran lebih dari Rp300 miliar.
“Saya kira anggaran sebesar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak yang akan diberikan. Inilah momentum bagi Komisi V setelah kunjungan lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan,” kata politisi Fraksi Gerindra itu.
Persoalan konektivitas juga disampaikan Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram. Akses darat Jayawijaya-Yahukimo masih terkendala, termasuk kerusakan Jembatan Kali Eagec, ruas jalan di Kota Dekai, akses menuju Bandara Nop Goliat, serta jalur antar-distrik.
Menanggapi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyebut pelaksanaan survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilakukan karena faktor keamanan, yakni ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Komisi V menilai percepatan konektivitas di Papua Pegunungan membutuhkan koordinasi lintas pihak dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keamanan, agar pembangunan jalan dan jembatan dapat dipercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
