WAMENA | Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro meminta pemerintah segera menyiapkan solusi untuk menjaga kelancaran distribusi logistik ke Papua Pegunungan di tengah gangguan penerbangan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, transportasi udara menjadi jalur vital bagi mobilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.
“Terkait dengan karhutla, hal ini perlu dipantau dalam waktu dekat. Jika kondisi tersebut berdampak pada jalur udara, termasuk distribusi atau dropping kebutuhan seperti makanan dan bahan bangunan yang tidak dapat dilakukan, perlu dicarikan solusi,” tegas Sriyanto usai kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Wamena.
Gangguan kabut asap menyebabkan penerbangan Jayapura-Wamena terkendala. Kondisi ini menyulitkan aktivitas masyarakat, terlebih jalur darat Trans Papua Jayapura-Wamena belum sepenuhnya layak menjadi alternatif.
Sriyanto menilai kondisi topografi dan lingkungan Papua Pegunungan harus menjadi pertimbangan utama penanganan.
“Perlu dipahami terlebih dahulu kondisi topografi dan lingkungan di sana. Setidaknya, perlu dicarikan solusi,” ujarnya.
Kabut asap akibat karhutla di Papua Selatan dan Merauke dilaporkan meluas hingga Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Wamena. Sejumlah titik api telah padam, namun beberapa lokasi masih belum terjangkau petugas.
strong>Audit Geoteknik
Sementara itu, kondisi jalur Trans Jayapura-Wamena yang mengalami longsor di 27 titik pada Februari 2026.
Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mempertanyakan tindak lanjut pemerintah, termasuk audit geoteknik dan ketahanan lereng.
“Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Apakah dalam kontrak tersebut terdapat klausul yang mengatur ketahanan lereng?” ujar Erna.
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, audit geoteknik penting untuk memastikan kondisi lereng, terlebih Trans Jayapura-Wamena berada di kawasan pegunungan. Aspek ketahanan infrastruktur harus menjadi perhatian agar geografis tidak menjadi hambatan pemerataan pembangunan.
“Kita ingin mengetahui hal ini lebih detail karena Papua Pegunungan dikelilingi pegunungan. Jangan sampai kondisi geografis tersebut justru menjadi titik-titik ketidakadilan dalam pembangunan. Kita menginginkan pembangunan yang sama dan berkeadilan,” tegasnya.
Risiko bencana di Papua Pegunungan tidak hanya longsor. Curah hujan tinggi yang memicu banjir dapat memperbesar risiko longsor ketika aliran air menggerus lereng.
Terkait itu, Kementerian PU memaparkan rencana pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma, termasuk detail desain, dokumen lingkungan, dan studi LARAP.
Erna berharap aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur menjadi bagian penting pembangunan konektivitas Trans Jayapura-Wamena agar tidak hanya membuka akses, tetapi juga memberikan konektivitas yang aman dan berkelanjutan.
Editor | Redaksi Metro | SMSI Network
