JAYAPURA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua merilis kinerja fiskal di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren yang cukup positif.
Dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp626,20 miliar atau 9,24 persen dari target yang ditetapkan.
“Capaian ini secara persentase menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 4,99 persen secara tahunan,”kata Izharul Haq dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Rabu, 01 April 2026 di Jayapura.
Ia mengungkapkan turunnya aktivitas ekonomi tertentu serta tekanan pada sektor perdagangan internasional menunjukkan dinamika eksternal yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang saat ini bergejolak, termasuk fluktuasi harga komoditas dan volume perdagangan.
Di sisi lain, penerimaan pajak dalam negeri masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga meskipun belum mampu sepenuhnya mengimbangi penurunan dari sektor eksternal.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan positif, yang mengindikasikan adanya kontribusi dari sektor non-perpajakan, seperti layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam, dalam menopang pendapatan negara di wilayah Papua.
Realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang sangat kuat hingga akhir Februari 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, yang menjadi sinyal positif dalam upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui instrumen fiskal,”ujarnya.
Izharul Haq menjelaskan belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang meningkat seiring dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap aparatur negara, serta belanja barang yang mendukung operasional layanan publik.
Selain itu, belanja modal menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan mulai meningkatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Papua.
Di sisi lain, komponen transfer ke daerah tetap mendominasi struktur belanja negara di Papua. Realisasi transfer ke daerah hingga Februari 2026 mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 30,12 persen secara tahunan.
Tingginya realisasi transfer ini menunjukkan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, mengingat sebagian besar pendanaan pembangunan di Papua masih bergantung pada dana transfer.
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dalam transfer ke daerah, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, juga menunjukkan peningkatan realisasi, yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional di daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana Otonomi Khusus yang mulai berjalan secara bertahap juga memberikan kontribusi signifikan sebagai instrumen afirmatif dalam percepatan pembangunan Papua.
Editor | TIM REDAKSI
