PAPUA PEGUNUNGAN

Mengelola Inflasi melalui Perbaikan Sistim Logistik, Ekonomi Lokal dan Konektivitas

20
×

Mengelola Inflasi melalui Perbaikan Sistim Logistik, Ekonomi Lokal dan Konektivitas

Sebarkan artikel ini

Oleh: DR.Velix V. Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan

Sebagai Provinsi, landlocked, tanpa memiliki lautan, wilayah Pegunungan dihadapkan dengan tingkat harga yang tinggi. Akses udara menjadi tumpuan utama bagi logistik kargo dan masuk keluar penumpang ke Wamena sebagai hub regional Pegunungan.

Sepanjang tahun 2024, inflasi, tingkat harga terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejak Januari 2024 hingga Desember 2024 ini. Di awal tahun 2024 angka inflasi sekitar 3,93 persen, meningkat menjadi 5,64 persen tertinggi se-Indonesia, dan kembali menurun menjadi 3,58 persen di Desember 2024. Papua Pegunungan nomor 2 tertinggi, dan nomor 1 adalah Papua Tengah 4,35 persen.

Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif.

Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.

Di sisi utara, perbaikan dan peningkatan akses melalui Trans Papua via jalan darat Jayapura – Elelim – Wamena sepanjang 400-an Km. Pembahasan intens Pemprov Papua Pegunungan dengan Kementerian PUPR dalam persiapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Segmen Mamberamo – Elelim sepanjang 50,14 Km dengan nilai investasi sekitar Rp 3,1 Triliun yang dikelola Kementerian PUPR.

Sedangkan di sisi selatan, Pemprov Papua Pegunungan, bersama Pemkab Yahukimo memperbaiki pelabuhan logpon di Dekai sebagai pintu selatan via akses sungai. Demikian pula, akses perbatasan negara di Kabupaten Pegunungan Bintang dan akses ke Taive, Papua melalui Kabupaten Tolikara. Konektivitas ke Provinsi Papua Tengah juga menjadi penting baik dari Tolikara dan Nduga.

Demikian pula, di pusat Ibukota Wamena, perhatian ke penanganan Bandar Udara Wamena. Melalui kolaborasi pembiayaan dengan Kementerian Perhubungan, Pusat melaksanakan perpanjang run way bandara Wamena sepanjang 125 meter dengan status aspal. Sedangkan Pemprov Papua Pegunungan membangun pembukaan run way baru sepanjang 150 meter di sisi Sinapuk, Kampung Kama dengan status pemadatan tanah sesuai standar bandar udara.

Komunikasi ke beberapa pimpinan maskapai baru untuk menjajaki penerbangan rute Jakarta – Makasar – Wamena terus dilakukan, serta penambahan maskapai baru Jayapura – Wamena. Dengan run way yang semakin panjang, maka hal ini menjadi faktor pendukung beroperasinya maskapai baru di Papua Pegunungan.

Demikian pula, harga-harga yang naik dinamis adalah harga kargo per kilogram, harga rokok kretek, dan cabe rawit, bawang merah serta beras sesuai merek, serta harga BBM.

Secara teori, pembangunan produksi barang harus didekatkan di kawasan Pegunungan sehingga memotong jumlah barang yang masuk.

Inilah mengapa, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemprov Lanni Jaya mendorong pembangunan sentra bawang merah di berbagai titik di Tiom. Hasil produksi sekitar 60 ton telah dihasilkan dari Tiom yang dipimpin oleh Pj Bupati Alpius Yigibalom.

Demikian pula, kolaborasi Pemprov dan Pemkab Jayawijaya dan Pemkab Yahukimo terus mendorong tumbuhnya sentra pangan, baik ubi hipere dan padi. Hal ini didukung dengan intervensi pengairan dari Balai Sungai Kementerian PUPR.

Di lapangan, terlihat masyarakat di berbagai kampung, termasuk Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang aktif melakukan intensifikasi penanaman padi dan ikan budidaya. Begitupula, dengan hasil sayur mayur Pegunungan yang tersebar di berbagai kabupaten.

Dalam hal ini, Pemprov Papua Pegunungan, telah membangun komunikasi dengan pimpinan PT Freeport Indonesia pada Januari dan Juni 2024 guna membahas supply sayur mayur Pegunungan ke pasar pekerja Freeport Indonesia. Titik penting adalah standarisasi dan kontinuitas produksi yang rutin dari Pegunungan. Demikian pula, pasar lain dijajaki ke Biak Numfor dan Jayapura. Untuk itu, Pemprov Papua Pegunungan telah menandatangani kerjasama kesepakatan perdagangan dengan Pemkab Biak Numfor pada 21 November 2024 lalu.

Demikian pula, komoditas kopi. Sebuah delegasi kopi asal Papua Pegunungan yang dikirim Pemprov Papua Pegunungan untuk mengikuti International Coffee Festival di Melbourne, Australia pada pertengahan Mei 2024 lalu. Alhasil, adanya permintaan kopi Pegunungan oleh importir kopi Australia sebanyak 50 – 100 ton per minggu. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Pemprov Papua Pegunungan, petani dan pegiat kopi Pegunungan untuk memperbesar skala ekonomi penanaman kopi di berbagai kabupaten.

Editor | TIM | BERSAMBUNG

KLIK DISINI, IKUTI BERITA METROPAPUA DI GOOGLE NEWS
KONTEN DIBAWAH INI TANGGUNG JAWAB MITRA IKLAN
error: Content is protected !!