Oleh: DR.Velix V. Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan
Anggaran adalah motor penggerak dari fondasi perencanaan wilayah Papua Pegunungan. Dengan topografi yang sulit dan luas wilayah serta penduduk tersebar tidak merata, dan tingkat kemahalan harga merupakan faktor utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan.
Dalam 2 tahun ini, postur Anggaran Papua Pegunungan sangat tergantung dengan transfer keuangan daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus. Struktur APBD 2023 dan 2024 relatif sama dengan nilai sekitar Rp 2 Triliun. Sementara itu, Papua Pegunungan belum memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang layak. Porsi PAD hanya sekitar 7 persen dari struktur APBD Papua Pegunungan, dimana terkecil se Indonesia, pendapatan asli daerah.
Demikian pula, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Milyar dalam APBD 2024 ini.
Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dapat digunakan secara bebas oleh Pemda, namun dalam DAU diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diawasi secara ketat dalam pola sistem monitoring anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Demikian pula, dengan UU Otsus baru, dimana Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tidak dialokasikan untuk membangun rumah layak huni dan kantor sarana prasarana pemerintahan. Padahal, rumah rakyat menjadi kebutuhan masyarakat Pegunungan termasuk dalam renovasi dan rehabilitasi kawasan honai dan permukiman masyarakat.
Di era transisi ini, Pemprov Papua Pegunungan juga wajib membiayai sekitar 600-an mahasiswa asal Papua Pegunungan dalam konteks Beasiswa Unggul Papua (SUP) yang dikelola Provinsi Papua induk. Pembiayaan ini sekitar Rp 50-an miliar dan kontribusi Pemprov Papua Pegunungan ke Provinsi Papua induk untuk dukungan beasiswa sekitar Rp 23 miliar. Ini komitmen Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak mahasiswa asal Papua Pegunungan, baik di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Situasi dana pendidikan yang sudah jelas peruntukannya untuk beasiswa SUP ini menyebabkan keterbatasan biaya Pemprov Papua Pegunungan untuk mendukung biaya para mahasiswa lainnya seperti kedokteran, teknik, jurusan lainnya serta pilot. Permohonan biaya untuk para pilot anak-anak Papua Pegunungan relatif besar dengan perencanaan tahapan pendidikan pilot dalam memperoleh kualifikasi pilot di dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan pembiayaan APBD yang relatif tidak besar ini, Pemprov Papua Pegunungan berusaha untuk memetakan pembiayaan di kegiatan-kegiatan yang selektif dengan berusaha menyebarkan kegiatan tersebut ke 8 Kabupaten, termasuk bantuan hibah yang tidak dapat menjangkau semua komunitas/entitas sosial di Papua Pegunungan.
Dalam semangat perubahan sosial ini, Pemprov Papua Pegunungan juga berupaya untuk memperkuat peran serta pengusaha orang asli Papua dalam berbagai ruang ekonomi. Secara bertahap sesuai kapasitas anggaran daerah, berbagai paket kegiatan diupayakan dialokasikan ke segmen lapisan bisnis kaum muda Papua. Tahun 2025 ini, akan ditata lebih baik dan terukur guna meningkatkan peran dunia usaha di kalangan orang asli Papua.
Editor | TIM | BERSAMBUNG
