JAYAPURA | Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas-RI) melakukan pengawasan secara ketat terkait netralitas kepolisian pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua dan seluruh Indonesia.
Komisi internal Polri itu telah mendatangi Polda Papua dan mendapat paparan secara lengkap terkait pengamanan aparat Polri dalam menyukseskan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
“Kami (Kompolnas) tidak hanya datangi Polda Papua ya, seluruh Polda kami datangi termasuk Polda Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah juga ada kandidat yang pernah menjadi Kapolda. Jadi kami pastikan supaya semuanya (kepolisian) tetap netral,”kata Poengky kepada awak media usai kegiatan Bincang Sore Pers dan Bawaslu yang digelar bersama PWI Papua pada Selasa petang, 15 Oktober 2024,di Hotel Aston Jayapura.
Kompolnas mengapresiasi langkah Polda Papua yang menuangkan sisi netralitas Polri dalam buku saku. “Kami mendapatkan paparan dari Polda Papua terkait netralitas yang kemudian dituangkan dalam buku saku seluruh jajaran kepolisian setempat, sudah kami dapat juga dan kami berharap semuanya berjalan dengan baik,” terangnya.
Menjawab pertanyaan awak media apabila ditemukan aparat yang tidak netral dilapangan, Poengky menegaskan bahwa pihaknya telah mewanti-wanti agar intitusi Polri tidak tercemar dan membuka diri menerima laporan masyarakat terkait hal tersebut.
“Yah sudah kami sampaikan apabila ditemukan masalah dilapangan jika terkait kode etik maka harus diproses secara etik dan apabila mengarah ke pidana, wajib diselesaikan dalam ranah yang sama,” pungkasnya.
Kegiatan Bincang Sore Pers dan Bawaslu dihadiri awak media dan jajaran panwas kabupaten, kota dan Panwas distrik se-Papua guna memperoleh pembekalan langsung dari Kompolnas tentang netralitas aparat kepolisian. Diskusi dengan tema “Netralitas TNI dan Polri dalam menyukseskan Pilkada damai di Papua,” kerjasama antara PWI, Bawaslu Papua dan Kompolnas .
Bincang sore dipandu wartawan Odeata H Julia, menghadirkan Poengky Indarti selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kordiv Penceahan, Paristipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen dan dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Ketua PWI Papua, Hans Bisay.
Menginteraksi kekuatiran soal relasi kuasa dan jaringan kerja yang sudah terbangun selama ini akan mempengaruhi independensi pengawas Pilkada, Poengky dengan tegas menyatakan bahwa Kompolnas akan merespon setiap laporan masyarakat dan memastikan untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan persoalan yang mengarah pada netralitas Polisi.
Editor | PAPUA GROUP | RLS
