JAYAPURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Papua, didesak untuk segera menyalurkan dana bantuan pemondokan yang diperuntukan bagi mahasiswa dan pelajar asal Tolikara.
Desakan itu disampaikan Ikatan Pelajar Mahasiswa Tolikara (IPM-T) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Studi Makassar. Jatuh tempo kontrakan tanggal 16 September, sehingga karena keterlambatan dana pemondokan, mahasiswa sempat disuruh mengosongkan asrama dan diberi tenggat waktu sebulan hingga 15 Oktober 2022,”kata Korwil IPM-T Makassar, Sulawesi Selatan, Emiron Wenda dalam siaran presnya, Rabu(19/10/2022).
Menurut Emiron Wenda, saat ini para mahasiswa tidak punya tempat tinggal sehingga mereka terpaksa menitipkan barang-barang mereka ke teman-teman mereka di Asrama Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika dan Lanny Jaya.
Saat ini ada 50 mahasiswa Tolikara yang ada di Kota Studi Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, IPM-T Kota Studi Makassar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk segera menjawab aspirasi dalam bentuk permohonan IPM-T Makassar Sulawesi Selatan tersebut.
“Pertama, memohon kepada bapak Penjabat Bupati Tolikara, Marthen Kogoya agar mengecek kendala yang dialami oleh mahasiswa Tolikara di kota studi, se Indonesia,” katanya.
Kedua, mahasiswa Tolikara se Indonesia menuntut kepada Dinas Ekbang Baru dilantik kepada Yhotam R. Wonda agar segera menyalurkan dana pemondokan kontrakkan mahasiswa Tolikara se Indonesia.
Ketiga, lanjut Emiron, jika aspirasi ini tidak direspon maka pihaknya akan memobilisasi massa lebih besar dari sekarang.
Keempat, mahasiswa Tolikara se Indonesia menilai pejabat lama Yunius Tabuni hanya memberikan harapan-harapan palsu, janji diatas janji mulai sejak bulan Juli sampai Oktober 2022, namun tidak direalisasikan dana pemodokan kontrakan, akhir studi semester berjalan hingga dilantik pejabat baru, sehingga kepemimpinan Yulius Tabuni telah gagal, sehingga ia berharap pejabat yang baru Yhotam Wonda bisa menidak lanjuti hal itu.
“Kami Mahasiswa Tolikara se Indonesia menuntut kepada Bapak Sekda Yosua Douw merespon apa yang kami sampaikan dalam waku dekat untuk biaya pemondokan kontrakan yang sejauh ini realitasinya belum terlaksana,” pungkasnya.(BEL/RLS)